Buy
MYR 10.00
1
PARWHBCS
BOOKS
Buku berjudul Liberalisme Arab (2011) sedikit banyak mengulas tentang sejarah kebangkitan Arab di masa silam. Melalui Friedrich-Naumann-Stiftung fȕr die Freiheit (FNS) – sebelumnya terbit di Kairo, Mesir tahun 2010, diedit oleh Clemens Recker – buku itu kemudian menjadi konsumsi publik di Indonesia. Sampai saat ini, buku setebal 190 halaman itu sangat boleh disebut sebagai salah satu pegangan dasar untuk melacak bagaimana penyebaran liberalisme di dunia Arab pada pertengaha abad ke-19 sampai 20 itu, menjadi penopang lahirnya sejarah kebangkitannya, terutama pada kebangkitan pemikiran liberal para cendekianya.

Dengan mendasari pertanyaannya pada soal eksistensi liberalisme di dunia Arab: “Apakah ada liberalisme di Arab?”, beragam tulisan para pemikir liberal di Arab secara langsung mengindikasikan bahwa liberalisme sebenarnya bukan barang asing, melainkan justru sebagai bagian sejarah pemikiran dan kekayaan intelektual mereka saat itu. Bermula dari kedatangan Napoleon Bonaparte dengan membawa para peneliti dan ilmuan Eropa masuk Mesir, cukup memberi pengaruh besar terhadap para pemikirnya, seperti pada Hassan al-Aththar dari al-Azhar. Kekagumannya pada kemajuan bangsa Eropa, menuntutnya untuk mengajarkan secara khusus filsafat Eropa kepada para murid-muridnya. Salah satu muridnya yang menonjol adalah Rifa’ah Rafi ath-Thahthawi. Ia disebut-sebut sebagai pemikir pertama dalam kebangkitan Arab. Dari situlah, arus liberalisme sebagai dampak dari pertemuan bangsa Eropa dengan dunia Arab semakin tak terbendung. Liberalisme yang disematkan bangsa Eropa kepada beberapa pemikir di dunia Arab menjadi sebab lahirnya beberapa generasi pemikir liberal setelahnya di akhir abad ke-19 dan awal abad 20.

Di antara generasi tersebut, sebut saja Syibli Syamil, Farah Anton, dan Abdurrahman al-Kawakibi, mereka hendak meniru gaya Eropa yang tercerahkan dengan konsep liberalismenya. Mereka berusaha mendirikan lembaga-lembaga sosial dan politik serta berusaha membebaskan masyarakat Arab dari belenggu otoritarianisme yang “penyakitan”. Pada Abdurrahman al-Kawakibi misalnya, ia memandang bahwa otoritarianisme yang secara nyata diberlakukan oleh pemerintahan di dunia Arab, sangat kontradiktif dengan konsep-konsep liberalisme, terutama masalah kebebasan setiap individu masyarakatnya. Mereka yang otoriter adalah mereka yang hanya ingin dirinya disebut tuan, ingin dipatuhi, gila hormat, serta gemar memperbudak sesamanya. Padahal, setiap individu manapun pasti tidak menghendaki dirinya hanya sebagai tawanan, dilecehkan, ataupun dianggap sebagai domba-domba tanpa kuasa. Mereka ingin menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang hidup, dan yang punya harga diri. Karena otoritarianisme itulah, harapan-harapan semacam itu sedikitpun tak pernah tergubris apalagi untuk mewujudkannya: mustahil.

Dalam gagasannya, al-Kawakibi begitu menentang pemerintahan yang otoritarian. Baginya, otoritarianisme, apalagi yang berlebihan, kadangkala memiliki arti yang sama dengan perbudakan (isti’bad). Di samping itu, kata kekerasan (isti’sf), penguasaan (tasalluth) serta kontrol yang ketat (taḫakkum) tercakup di dalam maknanya (hlm. 36). Karenanya, pemimpin yang bercorak demikian tentu tidak dimungkinkan untuk memimpin suatu Negara. pemimpin yang adil, bertanggungjawab, serta terbatas oleh undang-undanglah yang layak menjalankan roda pemerintahan; bahwa otoritarianisme tidak akan pernah hilang selama tidak ada rasa saling bertanggungjawab, baik antar individu, masyarakat, terutama pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam buku ini, setidaknya ada beberapa langkah yang dianjurkan untuk melawan otoritarianisme, entah itu diupayakan sendiri oleh pemerintah, kaum cendekia, ataupun rakyat jelata. Terangnya, melawan otoritarianisme tidaklah dengan kekerasan ataupun menyerang balik dengan otoritarianisme itu sendiri, tapi dengan ketenangan dan dalam proses yang gradual.

Sedikit berbeda dari gagasan Farah Anton yang juga memotret kemajuan Eropa dari lensa modernitasnya. Padanya, makmur tidaknya warga Negara tidak terletak sejauhmana seorang pemimpin mampu bersikap adil, bertanggungjawab, serta terbatas oleh undang-undang. Baginya, hanya pemerintahan sekulerlah yang mampu berlaku demikian. Selama urusan duniawi masih dicampuradukkan dengan urusan akhirat, dalam hal ini Negara dan agama, kemakmuran setiap warga Negara mustahil akan terwujud. Sistem teokrasi tidak akan mungkin bisa bersikap adil terhadap setiap warga negaranya. Ketika suatu syariat agama tertentu, agama A misalnya, dijadikan sebagai asas tunggal sebuah Negara, bukan tidak mungkin bahwa mereka yang menganut agama yang bukan A (B, C, atau D), secara pasti tidak akan pernah terpenuhi setiap hak-haknya sebagai warga Negara. Itulah mengapa Farah Anton sangat menuntut adanya pemisahan kekuasaan di antara keduanya, Negara dan agama (hlm. 77). Hal ini berkaca pada perbedaan tujuan dari keduanya: yang satu untuk mendidik manusia pada kebaikan dan kebajikan sesuai tuntutan dalam kitab-kitabnya, yang satu lagi untuk menjaga rasa aman bagi manusia, dalam hal ini kebebasan individunya di bawah payung konstitusi.

Selain itu, muncul pula tokoh-tokoh reformis dari gerakan Islam. Salah satunya yang paling menonjol adalah Muhammad Abduh. Dalam gagasannya, ia berusaha mengadakan peninjauan ulang atas ilmu ushul fiqh dan pembebasan diri dari taqlid yang sekian lama telah memenjarakan pemikiran keislaman di Arab. Masalah hijab misalnya, Abduh menganggap bahwa berhijab bagi perempuan muslimah bukanlah suatu kewajiban. Sehingga meninggalkannya, seorang perempun tidak lantas akan berdosa ataupun akan mendapat laknat dari Tuhannya. Hijab dalam Islam hanyalah sebuah tradisi yang dilebih-lebihkan oleh beberapa umat Islam sendiri yang membungkusnya dengan baju agama. Hijab bukanlah tuntutan syariat Islam, bukan sebagai bentuk Ibadah, ataupun bentuk etika kesopanan; bahwa jantung kesopanan itu hanya terletak pada tindakan tujuan, tidak dari bentuk formal ataupun pakaian. Ditambah lagi, tak satupun teks dalam syariat Islam yang mewajibkan hijab. Karenanya, tidak ada larangan untuk membahas persoalan itu, justru kita wajib mengkaji serta mencari kejelasan hukum agamanya (hlm. 170).

Pada kesempatan ini, penulis hanya hendak menunjukkan bahwa sejarah pemikiran Arab, liberalisme menjadi salah satu warisan terpenting bagi masyarakatnya. Warisan itulah yang kemudian dirangkum menjadi 7 bab dalam buku ini, di antaranya kebebasan, Negara hukum, ekonomi pasar, demokrasi, sekularisme, pendidikan, dan hak-hak perempuan. Hematnya, buku ini mencoba merangkum serta memberikan kejelasan atas gagasan-gagasan dari beberapa pemikir liberal Arab berkelas. Di samping sebagai “suara hati” para pemikir liberal, gagasan-gagasannya juga sekaligus menjadi jembatan antara mereka dengan para pendahulunya serta menekankan bahwa liberalisme sesungguhnya memiliki akar yang sangat kokoh di dalam pemikiran politik Arab sampai dewasa ini.
Merpati Jingga
Visit Shop
Buy
⚡️ Powered by ORDERING.MY 🚀